Ciamis, sosio.com – Persoalan banjir yang rutin melanda kawasan lumbung padi Jawa Barat bagian selatan kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Lakbok, Selasa (4/2/2026).
Banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena dampaknya meluas lintas daerah dan mengancam ketahanan pangan.
Warga Lakbok dan Purwadadi menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun tangan secara langsung dalam penanganan banjir Sungai Cilisung. Pasalnya, persoalan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten dan membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Sungai Cilisung yang menjadi penyebab utama banjir membentang dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran. Kondisi tersebut menjadikan penanganannya tidak bisa dibebankan pada satu daerah saja, melainkan membutuhkan peran aktif pemerintah provinsi dan pusat.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis sejatinya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari normalisasi sungai di beberapa titik hingga mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan penanganan Sungai Cilisung secara menyeluruh.
“Namun faktanya, penanganan masih terkesan lambat. Sungai Cilisung ini lintas wilayah, melibatkan Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Dengan kondisi seperti ini, anggaran daerah jelas tidak akan mampu menanggung seluruh beban penanganan,” ujar Endang.
Menurutnya, kehadiran Gubernur Jawa Barat sangat dibutuhkan sebagai koordinator utama atau “dirijen” dalam penanganan banjir lintas daerah tersebut. Peran provinsi dinilai krusial, baik dalam penganggaran maupun koordinasi antarwilayah dan instansi terkait.
“Dibutuhkan langkah konkret dari Gubernur Jawa Barat untuk mengoordinasikan tiga daerah sekaligus mengalokasikan anggaran provinsi, termasuk kompensasi bagi petani di Lakbok, Purwadadi, serta wilayah Pangandaran seperti Mangunjaya dan Padaherang yang kerap mengalami gagal tanam,” tegasnya.
Endang menambahkan, banjir yang terus berulang telah menyebabkan kerugian besar bagi petani dan mempersempit ruang fiskal daerah.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespons persoalan tersebut secara nyata dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Ahmad Musadad. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, persoalan banjir Sungai Cilisung menjadi usulan prioritas utama masyarakat.
“Sungai Cilisung perlu segera dinormalisasi melalui pengerukan. Namun kami menyadari, kemampuan anggaran Kabupaten Ciamis sangat terbatas. Karena itu, peran BBWS dan dukungan dari pemerintah provinsi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Musadad mengungkapkan bahwa dalam Musrenbang tersebut, pihak BBWS juga menyarankan agar pemerintah kabupaten mengajukan surat atau proposal resmi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut.
“Kami berharap Gubernur Jawa Barat dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan. Tetapi yang lebih penting, masyarakat menunggu realisasi nyata, bukan sekadar kunjungan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Pipin Holis, menegaskan bahwa banjir di wilayahnya bukan persoalan baru, melainkan telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak serius terhadap sektor pertanian.
“Sekitar 3.000 hektare sawah sering mengalami puso akibat banjir. Sungai Cilisung sudah tidak mampu menampung debit air saat musim hujan,” jelas Pipin.
Ia menilai, secara kewenangan Sungai Cilisung merupakan tanggung jawab BBWS karena melintasi tiga daerah. Namun hingga kini, aksi nyata di lapangan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Oleh karena itu, harapan besar masyarakat kini tertuju kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Kami yakin hanya beliau yang mampu mengoordinasikan semua pihak dan menghadirkan solusi nyata agar banjir ini segera teratasi,” pungkasnya. (Eddy Ejen)
