Ciamis, Jabarupdate – Proses pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Ciamis yang kosong pasca wafatnya Yana D Putra menjadi perhatian serius berbagai pihak. DPRD Kabupaten Ciamis mengingatkan agar pengisian posisi strategis tersebut dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kesepahaman bersama, bukan karena tekanan politik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Sopwan Ismail, menegaskan bahwa jabatan Wabup bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan posisi strategis yang dapat memperkuat atau justru melemahkan stabilitas kepemimpinan daerah.
“Keberadaan Wabup bisa menimbulkan mudharat jika salah pilih, misalnya menurunkan kepuasan publik terhadap kinerja bupati atau mengacaukan tatanan yang sudah berjalan baik,” ujar Sopwan dalam keterangannya Rabu (12/02/2026)
Sejak ditinggalkan almarhum Yana D Putra, jabatan Wakil Bupati Ciamis belum terisi. Sementara itu, Kabupaten Ciamis memiliki wilayah yang luas dengan kompleksitas persoalan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang tinggi.
Menurut Sopwan, secara ideal keberadaan wakil bupati dibutuhkan untuk membantu pembagian tugas dan tanggung jawab Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Apalagi, Bupati Herdiat sendiri telah beberapa kali menyampaikan secara terbuka perlunya pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan.
Terbaru, Herdiat mengungkapkan bahwa sudah ada tujuh nama calon potensial yang mencuat dari komunikasi bersama partai-partai koalisi pengusung.
Namun demikian, Sopwan mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya demi mengisi kekosongan jabatan.
Jangan Sampai Jadi Beban Elektoral
Sopwan menilai, kesalahan dalam menentukan figur Wabup dapat berdampak luas, tidak hanya pada hubungan internal pemerintahan tetapi juga terhadap persepsi publik.
Ia menyoroti potensi risiko elektoral jika figur yang dipilih tidak selaras dengan kepemimpinan bupati atau tidak diterima masyarakat.
“Kalau sampai kehadiran Wabup justru menjadi beban politik bagi bupati dan menurunkan kepuasan publik, itu tentu kontraproduktif,” tegasnya.
Menurutnya, keharmonisan dan keselarasan visi antara bupati dan wakil bupati merupakan kunci agar roda pemerintahan tetap stabil hingga akhir masa jabatan.
Salah satu poin penting yang disampaikan Sopwan adalah potensi adanya tekanan dari partai politik dalam mendorong figur tertentu.
Ia menegaskan, proses pengisian Wabup Ciamis harus dilandasi prinsip musyawarah dan kesepahaman antara partai pengusung dan bupati, bukan karena dorongan sepihak.
“Situasi di mana bupati seolah dipaksa menerima calon tertentu tidak baik. Jadi Wabup yang akan datang benar-benar harus diinginkan oleh parpol juga bupati. Tidak boleh ada satu pihak yang dipaksa menerima kandidat tertentu,” imbuhnya.
Dengan dinamika politik yang berkembang, publik kini menanti langkah konkret partai koalisi dan Bupati Ciamis dalam menentukan figur wakil bupati yang dinilai mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. (NS)
