Nasional, Sosio: Media sosial saat ini sedang ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana pada pagelaran Pekan Olehraga Nasional (PON) ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatra Utara dari tanggal 9 September sampai 20 September 2024.
Hal ini terjadi karena munculnya berbagai isu yang terkait dengan beberapa arena yang belum selesai pembangunannya, hingga dugaan makanan yang diberikan kepada para atlet tidak memadai.
Namun, Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membantah dugaan tersebut.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam konferemsi pers di Media Center PON XXI wilayah Medan, Sumatra Utara, ia menyampaikan bahwa isu penyelewangan dana tersebut tidak dapat diterima.
Bukannya tanpa alasan, Dito mengeklaim bahwa pihaknya memiliki dua Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mengawasi seluruh proses.
“Isu penyelewangan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparansi adalah prioritas kami,” ucap Dito pada hari Jumat (13/09/2024).
Dito menekankan bahwa pelaksanaan PON telah berjalan sesuai dengan peraturan. Selain itu, pemerintah telah melakukan pengetatan pengawasan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024. Isi dari keputusan tersebut adalah memastikan bahwa adanya dua satgas yang diberikan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan dan tata kelola PON.
Satgas tersebut berperan aktif dalam pengawasan mulai dsri perencaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, Dito menganggap bahwa tuduhan penyelewengan dana atau korupsi tidak dapat dibenarkan.
Selain itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terbawa isu yang belum tentu kebenarannya. Ia mengatakan bahwa beberapa video yang tersebar di media sosial hanyalah kasus kecil.
Dito juga meminta masyarakat untuk lebih memerhatikan pelaksanaan PON secara menyeluruh.
“Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh,” tambah Dito.
