Menjelang Pemilu 2024, panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghimbau kepada seluruh prajurit TNI untuk selalu menjaga netralitas Pemilu.
Dalam pertemuan itu Ia menyampaikan sejumlah larangan kepada TNI, yang bertempat di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (12/09).
Yudo menjelaskan bahwasanya TNI harus netral, bahkan pihaknya telah memasang gambar-gambar tentang netralitas TNI agar menjadi pedoman semua prajurit.
Mengenai gambar tersebut diantaranya terdapat 6 poin implementasi netralitas TNI untuk Pemilu 2024.
Poin pertama dan kedua berisikan tidak memihak atau memberikan dukungan pada calon pemilu dan tidak menjadikan fasilitas TNI untuk berkampanye
Fasilitas TNI tidak dipergunakan untuk para calon pemilu, jika hal itu terjadi maka akan mencoreng netralitas TNI.
Yudo menceritakan ketika dirinya berdinas di luar Kota, ada truk marinir yang dipakai untuk kepentingan kampanye.
“Pernah suatu kali ketika saya berdinas di Papua, ada truk marinir yang mengangkut masyarakat. Ternyata orang-orang didalamnya mau berkampanye, kita gak tau bahwa akan dipakai seperti itu,” ungkapnya.
Selanjutnya, poin ketiga tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit TNI dalam Pemilu.
Ia menerangkan meskipun keluarga prajurit mempunyai hak pilih, tetapi jangan sampai prajurit TNI mengarahkan untuk memilih calon Pemilu tertentu.
Poin keempat, jangan memberikan komentar mengenai hasil hitung cepat Pemilu dalam hal apapun apalagi menjelek-jelekkan calon Pemilu.
Ia menuturkan hal tersebut berlaku untuk keluarga atau kerabat prajurit TNI.
Poin kelima, Atasan harus menindak dengan tegas prajurit TNI yang terlibat politik praktis.
Keenam, untuk prajurit TNI yang mencalonkan sebagai peserta pemilu legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam pengarahan terhadap prajurit TNI jelang Pemilu 2024, Yudo juga menerangkan 3 poin komitmen netralitas TNI.
Baca juga: Jadwal dan Live Streaming Timnas Indonesia U-23 Vs Turkmenistan
Poin pertama, apabila mendapati alat peraga kampanye di sekitar fasilitas TNI, harus segera lapor kepada atasan yang nantinya ditindaklanjuti ke Bawaslu.
Kedua, untuk segera melapor dan klarifikasi setiap berita hoax yang merusak citra netralitas TNI.
Hal tersebut, tuturnya, dikarenakan menjelang pemilu 2024 akan banyak sekali berita bersifat hoax.
Yudo juga meminta para komandan satuan agar responsif terhadap berit hoax.
“Kalau berita hoax diumbar terlalu lama itu bisa menurunkan citra netralitas TNI, maka segera lapor bila menemukan berita hoax,” ucapnya.
Poin terakhir, melarang TNI untuk berfoto atau selfie dengan pose simbol jari karena dikhawatirkan disalahgunakan untuk mendukung calon pemilu.
Yudo mengingatkan juga bahwa pelanggar pemilu dapat diberikan sanksi, oleh karena itu dirinya mengingatkan kepada prajurit agar menjaga netralitas TNI.
