NASIONAL, Sosio: Puan Maharani selaku ketua DPR RI menyoroti kasus pemecatan guru honorer yang melaporkan adanya pungli yang dilakukan mantan Kepala sekolah ditempatnya mengajar.
Puan juga mengapresiasi keberanian guru tersebut dalam melaporkan tindakan pungli. Terlebih tindakan pungli yang dilakukan oknum kepala sekolah ini sangat merugikan masyarakat.
“Tindakan pelaporan yang dilakukan guru honorer tersebut merupakan langkah awal yang berani, juga harus diapresiasi dengan peningkatan status guru tersebut,” ucap Puan, Jumat (15/09).
Puan juga mendukung pemecatan oknum pungli, yaitu mantan kepala sekolah. Menurutnya, pungutan liar telah merusak nilai-nilai moral pendidikan dan sekolah harus bebas juga bersih dari pungli.
“Lingkungan pendidikan harus bebas dari pungutan liar. Sebab di lingkungan sekolah adalah tempat kita mendidik para calon penerus bangsa dengan binaan yang baik dan mulia,” ucap Puan.
“Seharusnya, kasus pungli ini ditindak dengan tegas sebelum viral. Maka pemantauan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak tertentu harus maksimal,” ungkapnya.
Dalam keterangannya ketua DPR RI ini merasa ironi terhadap pemecatan guru honorer oleh kepala sekolah tempatnya mengajar, SD Negeri Cibeureum 1, Bogor.
Diketahui guru honorer yang dipecat tersebut bernama Reza. Ia sebelumnya melaporkan adanya pungli di sekolah.
“Kasus permasalahan ini seharusnya menjadi contoh bagi para guru lainnya untuk berani berbuat kebajikan serta melaporkan tindakan pelanggaran yang merugikan. Terungkapnya kasus pungli ini juga atas dukungan siswa, orang tua siswa juga masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap anak Indonesia harus mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang baik.
Maka dari itu, tuturnya, harus ada komitmen dan kerjasama dari pihak sekolah, orang tua murid dan pemerintah agar kasus pungli tidak terjadi di sekolah.
Baca Juga: Pemeriksaan Selebgram Siskaeee Dijadwalkan Ulang karena Tidak Hadir Hari Ini
“Terjadinya pungli di lingkungan sekolah harus kita lawan. Pemerintah akan terus memastikan itu dengan fungsi dan kewenangannya sehingga pendidikan di Indonesia berkualitas dan tentunya jauh dari tindakan seperti pungli ini,” tambahnya.
Puan berharap dengan terungkapnya kasus pungli ini, diharapkan agar pemerintah daerah lainnya dengan tegas mengambil tindakan mengenai pelanggaran di sekolah.
“Pemerintah harus menindaklanjuti apabila ada pelanggaran dengan tegas, baik itu pungli atau pelanggaran lainnya. Agar kedepannya tidak ada lagi oknum yang melakukan tindakan pungli,” pungkas Puan Maharani.
