Nasional, SOSIO: Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari Bintang Muda Indonesia (BMI).
Organisasi yang dipimpin Farkhan Evendi atau Gus Farkhan itu menilai pemerintahan Prabowo berhasil menjaga stabilitas nasional dan menorehkan sejumlah capaian sosial, namun masih menghadapi tantangan serius di bidang ekonomi, birokrasi, dan lingkungan.
Dalam wawancara di Yogyakarta, Sabtu (19/10/2025), Gus Farkhan menyebut tahun pertama Prabowo menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat, terutama melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak Januari 2025.
Program tersebut, kata dia, terbukti menekan angka stunting dan malnutrisi di berbagai daerah.
“MBG ini bukti nyata keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil. Pendekatannya berbeda dengan era Jokowi yang lebih teknokratis, dan juga tak sama dengan model SBY yang lebih birokratis,” ujar Gus Farkhan.
Selain itu, BMI menilai kebijakan kenaikan UMP, pengampunan utang UMKM, dan pendirian bank bullion emas sebagai langkah berani untuk menopang ekonomi rakyat.
Survei Kompas Litbang pada Januari 2025 juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80,9 persen, tertinggi dibandingkan tahun pertama Jokowi maupun SBY.
Dalam sektor strategis, proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara dan Proyek Ketahanan Pangan Merauke dianggap memperkuat stabilitas nasional.
BMI juga menilai program beasiswa bagi pemuda Papua efektif mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat integrasi nasional.
Di kancah internasional, langkah Indonesia bergabung dengan BRICS serta prinsip diplomasi “1.000 teman, 1 musuh terlalu banyak” dinilai menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang lebih dinamis.
Gus Farkhan juga memuji keputusan Prabowo mengutus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai duta khusus ke Tiongkok pada September 2025.
“Keputusan itu cerdas. Pengalaman dan jaringan AHY bisa memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi, sekaligus menjaga posisi netral Indonesia di tengah ketegangan geopolitik,” jelasnya.
Namun, BMI juga menyoroti beberapa kelemahan struktural dalam pemerintahan. Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk dianggap bertentangan dengan semangat efisiensi yang sering digaungkan Prabowo.
“Presiden perlu menunjukkan independensi lebih besar dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya,” tegas Gus Farkhan.
Secara ekonomi, BMI menilai perlambatan pertumbuhan disebabkan pemangkasan anggaran proyek tanpa strategi pertumbuhan baru.
Kenaikan PPN barang mewah, wacana ekspatriat di BUMN, hingga kelangkaan LPG 3 kilogram menjadi catatan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Program MBG memang populer, tapi soal kualitas makanan dan keterlibatan militer perlu dievaluasi agar lebih efektif,” tambahnya.
Dari sisi lingkungan, BMI mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap wacana keluar dari Perjanjian Paris, karena dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
Komitmen terhadap energi hijau dan pengurangan emisi karbon harus tetap dijaga sebagaimana telah dibangun sejak era SBY dan Jokowi.
Menatap tahun kedua pemerintahan, BMI mendesak reformasi kabinet untuk memperkuat efisiensi, memperluas stimulus ekonomi, serta mempertegas komitmen terhadap HAM dan lingkungan hidup.
“Kami berharap Prabowo mampu memimpin dengan inovasi dan kemandirian, serta menjadikan pemuda mitra strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gus Farkhan.
Dia optimistis tahun kedua pemerintahan Prabowo dapat menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih inklusif, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
