Ciamis.sosio.com.,- Kabupaten Ciamis mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kabupaten Ciamis pada Minggu (1/2/2026), dalam rangka menilai langsung pengelolaan sampah sebagai bagian dari proses penilaian Penghargaan Adipura 2026.
Berbeda dengan kunjungan yang bersifat seremonial, Menteri LH memilih turun langsung ke lapangan, menyusuri pelosok desa hingga sudut-sudut wilayah kabupaten.
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan sampah, sekaligus mengukur sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Hanif menyampaikan bahwa tantangan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten jauh lebih kompleks dibandingkan di kota. Luas wilayah, persebaran penduduk, serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang mempersulit penanganan sampah secara terpusat.
“Kabupaten dan kota itu sangat berbeda. Kalau kota terjadi konsentrasi penanganan yang relatif lebih mudah dimanajemeni, tetapi kabupaten tidaklah sesederhana itu. Karena itu saya sengaja masuk langsung ke pelosok,” ujar Hanif.
Namun demikian, dari hasil peninjauan lapangan, Hanif mengaku menemukan keunggulan yang jarang dijumpai di daerah lain.
Di sejumlah pelosok desa di Kabupaten Ciamis, masyarakat telah menerapkan pemilahan sampah dari rumah tangga, meskipun berada di lingkungan dengan keterbatasan sarana dan kondisi sosial ekonomi yang sederhana.
“Di pelosok desa, di sudut-sudut kabupaten, orang sudah memilah sampah. Ini nilai penting yang belum pernah saya temukan di kabupaten lain,” ungkapnya.
Menurut Hanif, kesadaran masyarakat tersebut merupakan modal sosial yang sangat kuat.
Apabila didukung dengan kebijakan yang tepat serta sistem pengelolaan yang konsisten, Kabupaten Ciamis dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional dalam penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Bahkan, Hanif menyebut Ciamis sebagai daerah dengan potensi tertinggi untuk memulai penyelesaian krisis sampah nasional.
Meski memberikan apresiasi, Hanif juga mencatat masih adanya persoalan mendasar, khususnya pada pengelolaan sampah bernilai rendah (low value waste) yang masih kerap dibuang sembarangan, dibakar, atau mencemari aliran sungai.
“Ini masih menjadi pekerjaan rumah Pak Bupati. Kalau semua indikator sudah terpenuhi secara sempurna, barulah itu disebut Adipura Kencana,” katanya.
Hanif menegaskan bahwa penilaian Adipura dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Bahkan, tim penilai melakukan wawancara langsung dengan kepala desa tanpa pendampingan kepala daerah, guna memastikan data dan informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia berharap dalam beberapa hari ke depan, Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat melakukan langkah percepatan sebelum penetapan Adipura.
“Terus bekerja keras. Jadikan Ciamis contoh nasional. Dari 514 kabupaten/kota, masa tidak ada yang purna. Dari Ciamis kita tuntaskan tugas ini untuk Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya secara terbuka mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah modern di daerahnya.
Hingga saat ini, Pemkab Ciamis belum sepenuhnya mampu mengelola sampah berbasis teknologi mesin.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami belum bisa bergerak leluasa. Pengelolaan sampah berbasis mesin belum sepenuhnya bisa kami lakukan,” ujar Herdiat.
Meski demikian, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peran serta masyarakat, terutama melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.
“Saat ini kami mengandalkan peran serta masyarakat untuk memilah sampah mulai dari rumah masing-masing,” katanya.
Herdiat juga menyampaikan mimpi besar menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai daerah terbersih, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional bahkan dunia.
Ia berharap pada tahun 2026, Kabupaten Ciamis mampu meraih Penghargaan Adipura sebagai bukti keberhasilan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. (Eddy Ejen )
