Dalam sebuah posting di X, kementerian Palestina menggambarkan posisi Israel sebagai sikap tidak hormat dan kurangnya komitmen terhadap PBB, piagam, dan resolusi mengenai Palestina.
Perang Gaza
Para pejuang Hamas menyerbu masuk ke Israel pada tanggal 7 Oktober dan menyerang sebagian besar target sipil.
Korban serangan dari Hamas sendiri diantaranya adalah keluarga, festival musik dan menewaskan sedikitnya 1.400 orang serta menawan lebih dari 220 orang.
Menurut Kemenkes Palestina, sekitar 5.800 warga Palestina telah terbunuh di seluruh Jalur Gaza dalam serangan pembalasan Israel.
Diketahui Guterrs pekan lalu telah melakukan perjalanan ke perbatasan antara Mesir dan Gaza.
Dalam pidatonya juga Guterrs mengapresiasi terhadap masyarakat yang melakukan konvoi bantuan untuk diberikan kepada korban.
Meski demikian, kepala PBB mengatakan itu hanyalah bantuan kecil di tengah banyaknya kebutuhan.
“Untuk meringankan penderitaan, saya akan membuat pengiriman bantuan menjadi lebih mudah dan aman,” katanya.
Kebuntuan Dewan Keamanan
Didukung oleh Amerika Serikat, Israel telah menolak seruan untuk menghentikan serangan.
Menurut pemerintah Israel hal itu justru akan memancing tentara Hamas untuk menyerang wilayah Israel kembali.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta Dewan Keamanan untuk mendukung resolusi baru yang dipimpin AS.
Rancangan tersebut, yang dilihat oleh kantor berita AFP, akan mempertahankan hak yang melekat pada semua negara untuk membela diri sambil menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Rancangan tersebut akan mendukung jeda kemanusiaan untuk memungkinkan masuknya bantuan, namun bukan gencatan senjata penuh.
Baca Juga: Wilayah Gaza Lumpuh Total, Elon Musk Turun Tangan
“Tidak ada anggota Dewan atau negara di seluruh dunia yang dapat atau mau mentolerir pembantaian rakyatnya,” kata Blinken.
Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry terkejut dengan upaya-upaya baru untuk mengadopsi sebuah resolusi yang tidak menyertakan seruan gencatan senjata.
“Gencatan senjata adalah upaya untuk mencegah memburuknya situasi yang dapat membawa kawasan ini ke titik berbahaya,” kata Sameh Shoukry.
Dalam pandangan yang sama Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus mengambil sikap yang jelas.
“Sikap yang jelas dari dewan keamanan sangat dibutuhkan, hal itu untuk meyakinkan orang Arab dan Muslim bahwa hukum internasional akan diterapkan,” tegasnya.
