Ciamis, sosio.com,- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 mulai menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Tekanan fiskal yang memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini dirasakan langsung hingga ke lapisan ekonomi paling bawah, termasuk di Pasar Manis Ciamis.
Pantauan di pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ciamis tersebut memperlihatkan aktivitas jual beli yang cenderung melambat.
Suasana pasar tampak lebih lengang dibandingkan hari-hari normal. Transaksi yang terjadi pun berlangsung dalam skala kecil, mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.
Sejumlah warga memilih membeli kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas, bahkan hanya setengah kilogram atau seperempat kilogram. Pola belanja ini menjadi strategi bertahan masyarakat dalam menyesuaikan pengeluaran di tengah tekanan ekonomi yang semakin terasa.
Haji Soleh, pedagang daging sapi di Pasar Manis Ciamis, mengaku mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan akibat berkurangnya jumlah pembeli.
“Sekarang pembeli sepi. Kalaupun ada, belinya sedikit-sedikit, setengah kilo atau seperempat. Biasanya tukang bakso beli lima kilo, sekarang paling satu kilo, maksimal dua kilo,” ujarnya Senin (26/01/2026)
Sebagai pedagang kecil, Haji Soleh mengaku tidak memahami secara mendalam istilah fiskal seperti APBD atau PAD. Namun, dampak kebijakan keuangan daerah tersebut ia rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya tidak mengerti soal APBD atau PAD. Yang saya tahu dagangan sepi. Harapannya, uang daerah dipakai sebaik-baiknya untuk masyarakat kecil,” tuturnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Aep, pedagang buah-buahan di area pasar. Ia menilai kondisi perdagangan saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Ayeuna mah keureuyeuhaneun icalna téh. Buah juga sepi. Paling beli satu-dua, itu pun ditawar,” katanya singkat, menggambarkan menurunnya minat belanja masyarakat.
Tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga konsumen. Rani, seorang aparatur sipil negara (ASN), mengaku kini harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.
“Belanja sekarang secukupnya saja. Harus pintar-pintar mengatur,” katanya.
Sementara itu, Della, pegawai swasta, menilai kenaikan biaya hidup tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan yang diterima masyarakat.
“Gaji naiknya pelan, tapi biaya hidup makin mahal,” ujarnya.
Menurut Della, kelompok kelas menengah berada pada posisi yang cukup rentan. Mereka tidak termasuk penerima bantuan sosial, namun merasakan langsung dampak melemahnya daya beli dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Isu defisit APBD dan keterbatasan PAD pun menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ia menilai pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Kalau APBD defisit, ujung-ujungnya daerah harus mencari pemasukan. Yang paling terasa ke masyarakat itu dari pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Sebagai wajib pajak daerah, Della berharap pengelolaan PAD dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Bukan menolak membayar pajak daerah, tapi ingin yakin uang yang disetor benar-benar dikelola dengan baik, bukan hanya untuk menutup defisit,” ucapnya.
Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, yang mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari, Kamis (22/1/2026), dan kembali ditegaskan saat kegiatan serupa di Kecamatan Panawangan, Senin (26/1/2026).
Bupati menjelaskan, tekanan fiskal daerah dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, serta berakhirnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pada periode 2025–2026, Kabupaten Ciamis tidak lagi menerima bantuan keuangan provinsi yang selama bertahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp200 hingga Rp300 miliar per tahun.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan efisiensi belanja di berbagai sektor, termasuk belanja operasional. Langkah penghematan bahkan terlihat di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, dengan pembatasan penggunaan listrik di sejumlah koridor dan ruangan.
Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, tantangan pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara penyehatan APBD, optimalisasi PAD, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebab, ketika APBD terguncang, dampaknya tidak hanya tercermin dalam angka-angka laporan keuangan, tetapi juga terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga dari denyut pasar tradisional hingga ke meja makan keluarga. (Eddy Ejen)
