Ciamis, Sosio,- Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi A, H. Oman, S.Pd.I, melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2025 di GOR Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, pada Kamis (11/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, H. Oman menekankan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para kader dan anggota Linmas di desa. Ia menilai bahwa jaminan sosial bagi para pegiat lapangan sangat mendesak, mengingat tugas mereka yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
“BPJS Ketenagakerjaan itu penting karena ada jaminan jiwa dan perlindungan lainnya. Ini bukan hanya formalitas, tetapi untuk memastikan kader dan linmas memiliki rasa aman ketika menjalankan tugas,” ujarnya.
Ia juga menceritakan pengalaman salah satu warga di daerahnya yang meninggal dunia, dan proses klaim BPJS Ketenagakerjaannya berjalan cepat sehingga membantu keluarga yang ditinggalkan. Hal itu menjadi bukti bahwa program jaminan sosial bernilai besar bagi masyarakat.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah keluhan, di antaranya:
Nomor BPJS yang tercantum di KTP dipakai oleh orang lain.
Kartu BPJS dinonaktifkan tanpa pemberitahuan.
H. Oman menjelaskan bahwa masyarakat perlu rutin melakukan “charging” atau pengecekan status kepesertaan BPJS. Namun, karena masih banyak warga yang belum memahami hal tersebut, ia meminta instansi terkait untuk lebih aktif melakukan sosialisasi.
“Saya sarankan pihak terkait sering turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman. Edukasi BPJS harus digencarkan,” tegasnya.
Hingga saat ini sebagian besar kader desa hanya menerima insentif sekitar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per tahun, dan nominalnya tidak seragam antar desa. Menurut H. Oman, peran kader sangat vital, mulai dari pengawasan kesehatan, kegiatan sosial, hingga pelayanan umum di desa.
“Kader itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja luar biasa tapi sering kali kurang mendapat perhatian,” ujarnya.
Komisi A, lanjutnya, mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan berbagai sumber anggaran, termasuk skema BPJS Ketenagakerjaan, layanan pengobatan rutin, dan peningkatan insentif bagi kader dan linmas.
Dalam kesempatan itu, H. Oman juga menyoroti pemotongan dana desa untuk Program Operasi Merah Putih. Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat turun tangan membantu penyediaan infrastruktur yang sebelumnya telah dijanjikan.
“Banyak titik di pedesaan yang membutuhkan perbaikan jalan poros desa serta bantuan Rutilahu. Ini penting untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat,” jelasnya.
Selain isu kesejahteraan kader, masyarakat juga mengeluhkan adanya masalah pada KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). H. Oman meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mengantisipasi persoalan tersebut agar tidak merugikan warga.
Dengan berbagai masukan yang diterima pada reses ini, H. Oman menegaskan komitmennya bersama Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kader, linmas, serta perbaikan pelayanan publik dalam program kerja pemerintah ke depan. (Ezen)
